SOLO--Sistem bagi rata atau lebih populer disebut bagito menurut Sekda Solo, Budi Suharto sudah menjadi budaya masyarakat. Praktik demikian menjadikan semua kalangan, baik yang mampu atau yang tidak mampu bisa menerima jatah beras untuk rakyat miskin (raskin).
Meski kondisi tersebut salah namun menurut Budi hal itu sudah menjadi budaya. Oleh karenanya kondisi demikian sulit diperbaiki.
“Kasus legislator menerima raskin belum diketahui apakah memang yang bersangkutan tercatat di data Badan Pusat Statistik (BPS) atau karena sistem bagito. Harus diteliti dulu apa yang menjadi penyebab,†jelas Budi ketika dijumpai wartawan usai rapat paripurna, Selasa (14/8/2012).
Budi menambahkan yang dialami legislator penerima raskin adalah kasuistis. Tidak bisa kemudian data BPS dianggap kacau atau digeneralisasi bahwa semua kaum mampu mendapat raskin. Harus diakui bahwa ada data yang tidak cocok dengan kondisi riil di lapangan namun tidak semuanya demikian. Namun begitu Budi mengakui sistem bagito menjadikan kasus-kasus dalam distribusi raskin makin hari makin banyak.
Mengenai sistem bagito, menurut Budi, sebenarnya adalah kebijakan lokal masyarakat. Latar belakangnya ada beberapa data yang tidak cocok dengan kondisi riil namun tidak lekas diubah oleh otoritas. Budi mencontohkan hasil evaluasi Satgas tiap triwulan tidak bisa langsung diubah pada triwulan berikutnya.
Berita Selasa, 14/8/2012 14:58 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
