MUSEUM RADYA PUSTAKA: Kemendikbud Bakal Kucurkan Bantuan Renovasi Rp6 Miliar

Harian Kota Solo - MUSEUM RADYA PUSTAKA: Kemendikbud Bakal Kucurkan Bantuan Renovasi Rp6 Miliar
SOLO – Museum Radya Pustaka Solo dipastikan direnovasi tahun ini. Hal itu menyusul adanya kepastian dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) senilai Rp6 miliar.

Informasi tersebut dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, seusai menerima kedatangan salah satu pejabat dari Kemendikbud, Jumat (29/6/2012). Pejabat itu sendiri menunjukkan keengganan untuk diwawancarai. Saat keluar dari ruang kerja Sekda, pejabat yang hanya mau menyebut dirinya dengan nama Dani itu buru-buru keluar bersama beberapa orang. Dia mengaku harus segera menuju masjid untuk salat Jumat lalu berjalan menuju mobilnya.

Dari keterangan Sekda, Kemendikbud sudah mengalokasikan dana dalam daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) tahun 2012 senilai Rp6 miliar untuk Museum Radya Pustaka. “Yang tadi ke sini itu dari Kemendikbud. Kasubid apa saya tidak hapal. Intinya pada tahun ini ada bantuan untuk Radya Pustaka senilai Rp6 miliar. Sudah ada di DIPA jadi mestinya sudah pasti tahun ini,” jelas Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, dari dana bantuan itu direncanakan ada dua kegiatan yang dilelang. Pertama, lelang konsultan desain bangunan, dan kedua, lelang pengerjaan fisik. Meski dananya dari pusat, Budi mengatakan, kedua kegiatan lelang itu akan digelar di Solo. Selain untuk mempertahankan bangunan-bangunan yang ada saat ini, Budi menambahkan, sesuai rencana desain yang disusun sebelumnya, dari dana itu juga akan dipakai untuk menambah bangunan gudang.

Ditanya soal status lahan Sriwedari yang masih sengketa dan berpotensi mengganggu kegiatan renovasi itu, Budi mengaku sudah menyampaikan hal tersebut ke pegawai dari Kemendikbud itu. Namun, menurutnya, hal itu tidak masalah karena yang dikerjakan hanya renovasi, bukan membuat bangunan.

Museum Radya Pustaka memang sudah lama direncanakan akan direnovasi, terutama terkait manajemen penataannya serta masih banyaknya benda-benda koleksi yang belum mendapat tempat di dalam museum. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebelumnya juga sempat membuat detail engineering design (DED).

“Ya nanti DED itu harus direvisi karena waktu itu DED tersebut disusun dengan asumsi dana hanya Rp1 miliar. Sementara bantuannya nanti Rp6 miliar” ujar Widdi. Menurut Widdi, hal yang mendesak untuk dilakukan di museum tertua di Indonesia itu adalah manajemen penataan koleksinya agar benar-benar menjadi memorabilia bagi pengunjung. Harapannya, pengunjung yang masuk museum bisa mendapatkan kesan masa lampau.


Berita Jumat, 29/6/2012 - sumber: Solopos

Berita Lainnya:
  • DISTRIBUSI RASKIN: Meski Langgar Aturan, Pembagian Rata Dinilai Jadi Solusi
  • “SIEM Jangan Dijadikan Polemik”
  • PASAR PANGGUNGREJO Bakal Dijadikan Pusat Kuliner
  • PEMBANGUNAN JALAN Ditarget Rampung Jelang Lebaran
  • TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan
  • DISTRIBUSI RASKIN: Meski Langgar Aturan, Pembagian Rata Dinilai Jadi Solusi

    Harian Kota Solo - DISTRIBUSI RASKIN: Meski Langgar Aturan, Pembagian Rata Dinilai Jadi Solusi
    SOLO - Kisruh saat akan menerima beras untuk rakyat miskin (raskin) seolah menjadi hal wajib yang turut mengiringi pembagian beras bantuan itu. Mulai dari rumah tangga sasaran (RTS) yang tak tepat hingga beras yang kadang dinilai tak berkualitas. Masyarakat miskin yang menanti beras bantuan itu, malah was-was. Pasalnya polemik antar warga tak jarang terjadi.

    Seperti yang terjadi di Kota Solo akhir-akhir ini, masyarakat dibingungkan dengan data RTS yang amburadul. Sejumlah ketua RT memiliki berbagai solusi. Satu di antaranya membagi rata raskin ke sejumlah warga yang dianggap kurang mampu. Meski tahu menyalahi aturan, sejumlah ketua RT itu mengaku keputusan yang diambil atas kesepakatan bersama tersebut lebih bijak dibanding mengikuti hasil pendataan raskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) Solo yang dianggap tak valid.

    “Tapi meski demikian, BPS tetap harus bertanggungjawab. Mereka harus dituntut profesinalismenya agar tak merugikan masyarakat,” tegas Ketua RT 001/ RW 011, Kadipiro, Banjarsari, Parmin Afmad Nyali, kepada Solopos.com. Parmin menggunakan sistem giliran untuk pembagian raskin di wilayahnya. Semua warga yang dianggap miskin bakal mendapatkan raskin, meski namanya tak terdaftar. Hal itu berdasarkan kesepakatan antara warga dengan ketua RT dan RW setempat.

    Bukan hanya Parmin, sejumlah ketua RT di Kecamatan Jebres dan Banjarsari mengaku melakukan hal serupa atas nama kebersamaan. Warga RT 007/ RW 002 Tegalharjo, Jebres, Riani, yang bertindak sebagai pengganti ketua RT ini misalnya. Raskin di wilayahnya dibagikan kepada enam KK di RT setempat. Padahal RTS yang menerima raskin hanya tiga. “Yang terdaftar tetap mendapat bagian terbanyak. Bagi yang terdaftar mendapat 10 kilogram, sementara warga lainnya diberi tiga kilogram. Kalau enggak begitu nanti ada yang iri,” terangnya.

    Pembagian raskin kepada warga kurang mampu yang tak terdaftar dalam RTS di RT 007/ RW 002 itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Sehingga bagi RT yang hanya memiliki 10 KK ini, tepat atau tidaknya RTS penerima raskin tak begitu berpengaruh. “Pengaruhnya hanya begini, kalau yang mendapatkan banyak, warga yang kebagian raskin juga akan banyak,” ujarnya.

    Sama halnya dengan perangkat kelurahan di Tegalharjo, Ketua RT 004/ RW 018, Saino, sejak beberapa tahun lalu membagi rata raskin ke sejumlah warga yang dianggap kurang mampu. Hal itu tentu saja dilakukan atas persetujuan warga. Bahkan, untuk menghindari kisruh, ia mengaku juga menawarkan raskin kepada warga yang dianggap mampu. “Tapi yang sudah mampu, biasanya enggak mau menerima tawaran itu,” tegasnya, Kamis (28/6).


    Berita Jumat, 29/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • “SIEM Jangan Dijadikan Polemik”
  • PASAR PANGGUNGREJO Bakal Dijadikan Pusat Kuliner
  • PEMBANGUNAN JALAN Ditarget Rampung Jelang Lebaran
  • TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan
  • RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012
  • “SIEM Jangan Dijadikan Polemik”

    Harian Kota Solo - “SIEM Jangan Dijadikan Polemik”

    SOLO--Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, meminta seluruh pihak agar tidak menjadikan gelaran Solo International Etchnic Music (SIEM) sebagai polemik.Dia meminta agar gelaran tersebut dijadikan ajang kebersamaan masyarakat Kota Solo.

    SIEM jangan dijadikan polemik. Saya berharap semua pihak memahami bahwa SIEM itu sebagai salah satu hal yang bisa menciptakan kebersamaan masyarakat Solo,” tegasnya saat ditemui wartawan, Kamis (28/6/2012), di Manahan.

    Rudy mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihaknya masih menunggu kebijakan Walikota Solo, Joko Widodo, yang saat ini di Jakarta. Sementara komunikasi dengan walikota terus dilakukan. Rudy dalam kesempatan itu menegaskan SIEM tetap digelar di Solo lantaran gelaran tersebut milik masyarakat Solo.

    SIEM ya tetap SIEM, tidak ada yang lain,” tegas Rudy.

    Disinggung pembicaraan dengan panitia, Rudy mengaku hingga saat ini belum dilakukan. “Kami belum ada pembicaraan dengan panitia, masih menunggu Pak Wali,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo, Widdi Srihanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat tembusan dari Pemkab Karanganyar maupun panitia terkait kepindahan lokasi acara tersebut.

    Bahkan, pihaknya juga belum menerima pemberitahuan terkait perubahan nama acara dari SIEM menjadi Kereta Kencana Wold Music Festival. “Kami masih mengupayakan agar SIEM tetap digelar di Kota Solo. SIEM lahir dan besar di Kota Solo,” tukasnya.


    Berita Kamis, 28/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • PASAR PANGGUNGREJO Bakal Dijadikan Pusat Kuliner
  • PEMBANGUNAN JALAN Ditarget Rampung Jelang Lebaran
  • TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan
  • RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012
  • Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo
  • PASAR PANGGUNGREJO Bakal Dijadikan Pusat Kuliner

    Harian Kota Solo - PASAR PANGGUNGREJO Bakal Dijadikan Pusat Kuliner

    SOLO--Pasar Panggungrejo, Jebres, Solo bakal dijadikan sebagai pusat kuliner. Pasalnya, kuliner dianggap sebagai komoditas paling menjual di pasar tersebut.

    Kepala Pasar Panggungrejo, Dwi Adi Prihutomo mengatakan kuliner dianggap memiliki daya tarik paling tinggi dibanding komoditas lain.

    “Sasaran pembeli di Pasar Panggungrejo ialah mahasiswa, kebanyakan mahasiswa ke pasar ini banyak yang beli makanan. Jadi kita berusaha fokus ke pusat kuliner saja, agar pasar semakin ramai,” jelasnya saat ditemui Solopos.com, Kamis (28/6/2012).

    Dwi menjelaskan sebelumnya pasar tersebut dibangun dengan tujuan menampung semua Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang pinggiran jalan Ki Hajar Dewantoro Jebres. Komoditas yang dijual beragam mulai dari jasa fotocopy, jasa perbaikan komputer dan kuliner. Setelah hampir tiga tahun berdiri, kondisinya semakin sepi. Hanya penjual makanan yang dianggap mengalami peningkatan.

    Melihat kondisi itu, ia berinisiatif menjadikan Panggungrejo sebagai pusat kuliner. “Nanti yang kami urusi fokus masalah kuliner tanpa mengesampingkan penjual lainnya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, kata Dwi, total kios di pasar itu berjumlah 201. Kios yang masih aktif sekitar 35 kios.  Salah satu warga yang membuka warung makan di Pasar Panggungrejo, Mukti, mengatakan meski baru berjualan setengah tahun lalu, ia sudah memiliki pelanggan. Ia menilai prospek kuliner di pasar tersebut sangat bagus. “Pembelinya banyak, kalau malam ramai banget,” ucapnya


    Berita Kamis, 28/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • PEMBANGUNAN JALAN Ditarget Rampung Jelang Lebaran
  • TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan
  • RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012
  • Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo
  • KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini
  • PEMBANGUNAN JALAN Ditarget Rampung Jelang Lebaran

    Harian Kota Solo - PEMBANGUNAN JALAN Ditarget Rampung Jelang Lebaran

    SOLO–Sejumlah proyek pembangunan jalan di Kota Solo ditarget selesai sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri 2012.

    Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, mengemukakan tahun 2012 ini Pemerintah Kota (Pemkot) sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di sejumlah titik, termasuk di antaranya untuk program sapu jalan senilai Rp1,5 miliar.

    Sukasno mengatakan seharusnya beberapa proyek jalan tersebut saat ini sudah mulai dilaksanakan, menyusul waktu yang telah mendekati bulan Puasa. Pihaknya berharap setidaknya dua pekan sebelum Lebaran, proyek-proyek tersebut telah selesai sehingga warga bisa melintasi jalan-jalan tersebut dengan nyaman, khususnya saat Lebaran.

    “Menurut informasi dari DPU (Dinas Pekerjaan Umum) hari ini sudah ada proyek yang mulai berjalan, salah satunya di Jl Tangkuban Perahu,” ujar Sukasno ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek jalan di Jl Tangkuban Perahu, Mojosongo, Jebres, Solo, Senin (25/6/2012).

    Ditemui di lokasi proyek, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPU Kota Solo, Nur Basuki membenarkan sudah ada sejumlah proyek pembangunan jalan yang dimulai, termasuk di antaranya di Jl Tangkuban Perahu. Selain itu, ada lima paket pekerjaan pembangunan jalan lainnya, yaitu di Jl Kol Sugiyono, Jl Brigjen Katamso, Jl Letjen Sutoyo, Jl Ki Gede Sala yang satu paket dengan pembangunan jalan di depan Stasiun Solo Kota atau Stasiun Sangkrah dan jalan di sebelah utara Pasar Gede.

    Sementara empat paket pekerjaan jalan lainnya saat ini dalam proses lelang. Pihaknya juga berharap sejumlah proyek jalan tersebut dapat terselesaikan sebelum Lebaran tiba. “Selain pembangunan jalan, sudah ada beberapa paket sapu jalan yang sudah dilaksanakan,” ungkap Nur Basuki.


    Berita Senin, 25/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan
  • RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012
  • Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo
  • KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini
  • BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto
  • TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan

    Harian Kota Solo - TAMBAH SELTER: Pemkot tambah 41 Selter PKL di Manahan

    SOLO–Pemkot Solo bakal menambah 41 selter baru untuk pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Manahan Solo. Pembangunan selter yang dibiayai dari APBD 2012 senilai kurang lebih Rp390 juta itu siap dimulai, Selasa (26/6) besok.

    Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Solo, Subagiyo menjelaskan selter itu dibangun untuk mengakomodasi PKL Manahan yang selama ini berjualan di sisi utara-timur stadion. Para PKL itu sebelumnya tidak kebagian tempat saat pembuatan selter bantuan dari corporate social responsibility (CSR) produsen minuman teh Sosro di sebelah barat lokasi jualan mereka.

    “Pendataan kami di sana masih ada 46 PKL. Tapi kami hanya membangun 41 selter. Sisanya, akan kami tempatkan di selter di sebelah barat mereka yang tidak ditempati. Ada sekitar 12 selter yang kami lihat tidak ditempati,” jelas Subagiyo, saat diwawancarai wartawan di Balaikota Solo, Senin (25/6/2012).

    Subagiyo menegaskan, sesuai aturan, PKL yang tidak menempati selter yang menjadi jatahnya bisa dicabut hak penempatannya. Pembangunan selter itu dipastikan merupakan yang terakhir karena semua PKL di kawasan itu sudah mendapat akomodasi. Berbeda dengan selter sebelumnya biaya pembangunannya dibantu CSR, pembangunan selter kali ini murni dibiayai APBD senilai Rp390 juta.

    Pembangunan selter itu selesai sebelum Lebaran, Agustus mendatang. Sementara selter dibangun, pedagang akan menempati selter-selter yang kosong di utara maupun barat stadion.

    Kabid Pengelolaan PKL DPP, Dwi Wuryanto mengatakan Senin merupakan batas akhir bagi PKL di pojok utara-timur Stadion Manahan untuk membongkar lapak mereka.  “Saya sudah melihat di lokasi dan semua sudah membongkar lapak. Besok pembangunan selter dimulai,” ujarnya.


    Berita Senin, 25/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012
  • Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo
  • KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini
  • BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto
  • Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas
  • RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012

    Harian Kota Solo - RUDY Serahkan Hadiah Solo Rally Photo 2012

    SOLO--Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba Solo Rally Photo 2012, Minggu (24/6), di sela Car Free Day (CFD) di Jl Slamet Riyadi tepatnya di depan Loji Gandrung.

    Selain uang pembinaan, juara pertama kategori umum dan pelajar mendapatkan piala Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo. Ketua Panitia Solo Rally Photo 2012, Surya Dewantara, saat ditemui Espos seusai penyerahan hadiah mengatakan lomba digelar untuk merayakan ulang tahun (Ultah) kedua CFD. Lomba dibagi dua kategori yaitu kategori umum dan kategori pelajar/mahasiswa.

    Lomba diikuti 72 peserta dari berbagai daerah. Setiap peserta harus mampu mengambil foto/gambar dari 18 soal yang diberikan. Setiap soal berupa teka-teki yang jawabannya ada dalam CFD. Untuk kategori umum diambil tiga juara. Juara pertama diraih oleh Soemarjono Wibowo, juara kedua diperoleh SM Mursito dan juara ketiga Feri Yuniar. Untuk kategori pelajar/mahasiswa diambil juara I-III serta juara harapan I-III.

    Ada juga juara favorit yang jatuh pada Anugerah Eka Ananda. “Juara I-III diraih oleh berturut-turut Andhika Dwi Kurniawan, Haryo Setyo Projo dan Nuri Endar Jianto,” urai Surya. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajat, menyatakan tidak menutup kemungkinan lomba digelar rutin tiap tahun. “Bahkan tidak hanya lomba foto, kami sedang menggagas membuat lomba serupa untuk kategori video,” terang dia.


    Berita Minggu, 24/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo
  • KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini
  • BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto
  • Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas
  • RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang
  • Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo

    Harian Kota Solo - Serap Aspirasi dari Bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sambangi Solo

    SOLO – Guna menyerap aspirasi dari tingkat paling bawah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, menyambangi DPC Partai Demokrat Solo, Sabtu (23/6/2012).

    Dijelaskan Nurhayati, kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk mengintensifkan komunikasi antara DPP dengan DPC baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. “Karena Partai Demokrat partai nasionalis, sehingga dengan komunikasi yang intensif. Nantinya kabar yang diterima baik di daerah maupun di pusat bisa akurat. Saya juga ingin mendengar langsung masukan dari teman-teman di daerah,” jelasnya kepada wartawan, di DPC Partai Demokrat Solo.

    Nurhayati mengungkapkan dengan komunikasi yang intensif tersebut diharapkan kebijakan antara pusat dan daerah bisa seragam. “Selain kami ingin mendengarkan aspirasi, kami juga memberikan arahan bagi kader-kader di daerah,” ungkapnya.

    Disinggung anggota Partai Demokrat yang diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi, Nurhayati menjelaskan justru di daerah relatif kecil. “Kebanyakan kan yang berada di pusat, namun di daerah jumlahnya relatif kecil terutama di Jateng ini. Tetapi bukan berarti kami tidak memperhatikan teman-teman yang ada di daerah. Ada kader yang terlibat korupsi, langsung kami kenakan sanksi,” paparnya.

    Di sisi lain, Nurhayati menegaskan tidak ada perpecahan di tubuh partai tersebut. Dia menilai keributan antarkader bisa terjadi di partai manapun. “Saya menegaskan sebenarnya tidak ada perpecahan di Demokrat. Ada riak-riak diantara kader itu sudah jadi hal yang biasa,” ungkapnya.

    Nurhayati kembali menegaskan untuk meminimalisasi konflik di dalam partai pihaknya menginsentifkan komunikasi dengan seluruh kader partai baik di pusat ataupun di daerah. “Seperti yang kami jelaskan diawal, kami ingin membangun komunikasi yang intensif dengan daerah. Kami ingin berpolitik yang bersih,” ujarnya.

    Hadir dalam kunjungan ketua fraksi tersebut, seluruh pengurus DPC partai Demokrat dan anggota fraksi partai Demokrat se-Soloraya.


    Berita Sabtu, 23/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini
  • BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto
  • Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas
  • RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang
  • DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan
  • KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini

    Harian Kota Solo - KALI PEPE: Ormas dan Warga Bersihkan Kali Pepe Pagi Ini

    SOLO–Sejumlah aktivis organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kota Solo bakal membersihkan Kali Pepe di kawasan pintu air Demangan bersama warga Sangkrah dan Gandekan, Jebres, Jumat (22/6/2012) pagi.

    Salah satu tujuan kerja bakti yang diprakarsai Korps Bhayangkara Solo tersebut untuk menjalin kebersamaan dan meredam konflik horisontal yang kerap meletus akhir-akhir ini di Kota Solo.

    “Betul. Besok pagi [Jumat] warga bersama tokoh-tokoh Ormas di Kota Solo akan membersihkan Kali Pepe di Kawasan pintu air Demangan,” kata Lurah Sangkrah, Pasar Kliwon, Mahendra Nugrahadi, kepada Solopos.com, Kamis (21/6/2012).

    Mahendra menjelaskan, rencana kerja bakti tersebut sebenarnya sudah digagas sejak lama beberapa hari pascameletusnya bentrokan di Gandekan, Jebres. Namun, karena sejumlah alasan teknis, akhirnya acara itu baru bisa digelar hari ini. “Inisiatornya ialah polisi. Komandan Brimob-nya sering menemui saya untuk menggelar acara itu. Setelah sempat tertunda, akhirnya baru bisa terealisasi,” paparnya.

    Mahendra mengaku telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga beserta para tokoh masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menghadirkan sejumlah Muspika di lokasi kerja bakti. “Undangannya yang pertama dari polisi. Lalu, kami meneruskan kepada warga. Besok, ada sekitar 100 personel polisi yang diterjunkan di kawasan pintu air Demangan Kali Pepe,” paparnya.

    Selain warga Sangkrah, warga Gandekan, Jebres juga menerima undangan serupa. Warga dari dua wilayah tersebut selanjutnya akan berkumpul di kawasan pintu air Demangan, Kali Pepe dan bersama aktivis Ormas membersihkan Kali Pepe.

    Sementara Camat Pasar Kliwon, Heru Sunardi mengaku salut atas program yang dimotori oleh aparat polisi Kota Solo tersebut. Selain bisa menjaga lingkungan alam, program kerjabakti yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat serta aktivis Ormas juga menjadi simpul pengerat keharmonisan. “Harapannya sih, program ajang itu tak hanya sekali. Namun, bisa berkelanjutan agar benar-benar tercipta komunikasi yang sehat antara warga dengan aktivis Ormas,” paparnya.


    Berita Jumat, 22/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto
  • Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas
  • RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang
  • DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan
  • PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur
  • BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto

    Harian Kota Solo - BUANGAN LIMBAH Dispertan Cemari Kali Sonto

    SOLO–Warga Kelurahan Jagalan, Jebres, memprotes buangan limbah dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Dinas Pertanian (Dispertan) Kota Solo ke Kali Sonto.
    Pasalnya limbah berupa darah, kotoran hewan dan dami diduga dibuang begitu saja ke kali tanpa melalui proses pengolahan terlebih dulu. Informasi tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Jagalan, Rosyidi, kepada Solopos.com Jumat (22/6/2012).

    “Warga menemukan buangan limbah RPH Dispertan ke Kali Sonto ini saat bersih-bersih Kali Sonto dalam program padat karya. Program selama 20 hari ini akan berakhir pekan depan,” katanya.

    Menurut Rosyidi saat ini warga sedang melakukan penggalangan tanda tangan memprotes sikap jajaran Dispertan. Pada pekan depan perwakilan warga akan mendatangi Kantor Dispertan untuk menyampaikan sikap mereka.

    Anggota Komisi IV DPRD Solo, Umar Hasyim, di Gedung Dewan berjanji dalam waktu dekat akan mengecek kebenaran informasi dari warga ke Kali Sonto. Bila memang limbah bungan RPH Dispertan tidak melalui proses pengolahan terlebih dulu sebelum dibuang ke kali menurutnya sangat disayangkan.

    “Wajar bila warga protes. Tapi saya harap dalam penyampaian aspirasi tetap prosedural, tidak anarkhitis. Saran saya perwakilan saja yang datang ke Dispertan,” imbaunya.


    Berita Jumat, 22/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas
  • RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang
  • DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan
  • PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur
  • NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari
  • Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas

    Harian Kota Solo - Batal Lagi, Jadwal Operasi Railbus Solo Semakin tak Jelas

    SOLO – Jadwal operasi Railbus Batara Kresna yang rencananya bakal melintasi rute Solo- Sukoharjo- Yogya semakin tak jelas.   Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo, Yosca Herman Soedrajat, mengatakan railbus bakal beroperasi pada Rabu (20/6), kemudian ditunda hingga Jumat (22/6).

    Sementara, saat ditemui Espos, Kamis (21/6), di ruang kerjanya ia menegaskan pada, Jumat, railbus belum bisa beroperasi karena terganjal dokumen perjalanan. “Dokumen perjalanan belum sampai kepada kami, sehingga kami juga belum berani janji kapan railbus beroperasi. Saya tak mau lagi membuat janji karena kewenangan ada di pusat,” urainya.

    Padahal, menurut Yosca persiapan operasional railbus sudah pada tahap final. “Kemarin saat diuji coba juga tak ada masalah. Tinggal menunggu dokumen perjalanannya saja,” tambahnya.  

    Lebih lanjut, Yosca mengatakan tak ada dampak signifikan atas tertundanya jadwal operasi railbus itu. Namun, ia mengklaim masyarakat Solo kecewa dengan penundaan-penundaan tersebut. Pasalnya, pengoperasian railbus itu diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Kota Solo terutama di bidang pariwisata.

    Sementara, Pelaksana Hubungan Masyarakat (Humas) PT Kereta Api (KAI) Daerah Operasi VI Yogyakarta , Eko Budiyanto, mengatakan pihaknya juga  belum bisa memastikan kapan railbus bisa beroperasi. Pasalnya, hingga saat ini Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO)RailbusBatara Kresna belum turun. “Kalau BASTO sudah turun kami langsung akan mengoperasikan railbus itu. Intinya kami senang kalau ada kereta baru, tapi kalau dari pusat belum menyetujui kami juga belum bisa melangkah,” jelasnya sata dihubungi Solopos.com, Kamis.

    Eko menjelaskan ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar railbus bisa beroperasi, di antaranya faktor keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan. Ia mengaku tak tahu menahu penilaian terhadap kelayakan Railbus Batara Kresna telah sampai pada tahap mana. “Yang menilai kan Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI pusat, saya kurang tahu sudah sampai mana penilaiannya,” tambahnya. JIBI/SOLOPOS/Ika Yuniati


    Berita Jumat, 22/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang
  • DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan
  • PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur
  • NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari
  • ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun
  • RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang

    Harian Kota Solo - RASKIN: Jadwal Pembagian Raskin Diperpanjang

    SOLO--Jadwal pembagian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kota Solo bakal diperpanjang. Pembagian Raskin yang biasanya dilaksanakan tiga hari, pada akhir Juni 2012 dilaksanakan selama empat hari.

    Kabag Perekonomian, Asih Widodo, mengatakan pembagian Raskin dilaksanakan 25-28 Juni mendatang. “Biasanya, pembagian Raskin selama tiga hari. Mulai saat ini akan kami perpanjang menjadi empat hari,” ungkapnya kepada wartawan, Selasa (19/6/2012), seusai Sosialisasi Pembagian Raskin Kota Solo di RM Ria Resto.

    Penambahan waktu tersebut lantaran jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) per Juni 2012 meningkat dibanding sebelumnya. “Jika kami tetapkan selama tiga hari tentu waktunya tidak cukup,” terangnya.

    Asih mengungkapkan jika dibandingkan dengan hasil pendataan program jaminan sosial (PPJS) 2008 jumlah RTS tahun ini meningkat sebesar 59,1 %. “Peningkatan ini karena ada penambahan kriteria rentan miskin. Sehingga, penerimanya bertambah. Untuk kali ini Raskin bakal dibagikan ke 34.929 RTS dari sebelumnya sekitar 21.000-an. Untuk berasnya saat ini menjadi 529 ton,” katanya.

    Ditegaskannya, hal tersebut bukan berarti jumlah kemiskinan di Kota Solo meningkat. “Ini tidak ada hubungannya dengan jumlah masyarakat miskin karena parameter yang digunakan berbeda. Peningkatan penerima lantaran saat ini ada pemberlakukan jika penerima Raskin mulai dari masyarakat rentan miskin. Maksudnya masyarakat yang sangat rentan menjadi miskin,” paparnya.


    Berita Selasa, 19/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan
  • PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur
  • NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari
  • ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun
  • SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang
  • DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan

    Harian Kota Solo - DANA PKMS, Baru Terserap 30% Dinkes Malah Minta Tambahan

    SOLO-Serapan dana program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) hingga Juni 2012 ini baru sekitar Rp7 miliar atau 30% dari total dana yang dianggarkan dalam APBD 2012 senilai kurang lebih Rp21 miliar.

    Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo tetap menyiapkan rencana pengajuan tambahan anggaran dalam APBD Perubahan. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan anggaran mengingat adanya tambahan jumlah peserta PKMS kategori gold sebanyak 1.300 peserta pada tahun ini.

    “Sampai bulan ini anggarannya masih ada Rp14 miliar. Kalaupun mengajukan tambahan di     APBD Perubahan paling hanya sedikit. Kami masih menghitungnya,” jelas Kepala DKK Solo, dr Siti Wahyuningsih, saat diwawancarai wartawan, Rabu (20/6/2012).

    Ning, mengungkapkan, posisi terakhir jumlah peserta PKMS totalnya mencapai 227.000 jiwa, terdiri atas peserta PKMS silver sebanyak 213.000 jiwa sedangkan PKMS gold, termasuk penambahan 1.300 peserta pada tahun ini, sebanyak 14.000 jiwa.

    Menurut Ning, jumlah peserta PKMS itu, khususnya kategori silver terus berubah karena warga bisa mendaftar sewaktu-waktu. Sedangkan untuk kategori gold pun potensi penambahannya masih sangat besar, terutama mengingat kebiasaan masyarakat yang cenderung mengabaikan kebutuhan akan jaminan kesehatan sampai mereka benar-benar sakit atau membutuhkan.

    Klaim dari 13 rumah sakit rekanan sendiri, menurut Ning, sejauh ini sudah cukup tertib setiap bulannya. Nilai klaim yang dikeluarkan rata-rata Rp1 miliar per bulan.

    “Kami terus berupaya memperbaiki sistem penyelenggaraan PKMS ini agar benar-benar tepat sasaran. Masyarakat juga kami harapkan kesadarannya. Jangan menunggu ada yang sakit baru terpikir untuk mendaftar PKMS,” kata Ning.

    Sebagaimana diinformasikan, jumlah peserta PKMS kategori gold pada tahun 2012 ini memang ada penambahan sebanyak 1.300 jiwa. Di antara mereka ada yang peserta baru tapi juga ada yang peralihan dari PKMS silver. Selain persyaratan administrasi mereka juga diverifikasi dengan home visit. Direncanakan data PKMS gold akan diperbarui setiap enam bulan.


    Berita Rabu, 20/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur
  • NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari
  • ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun
  • SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang
  • KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori
  • PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur

    Harian Kota Solo - PANITIA PEYELENGGARA SIEM Harus Siap Lembur

    SOLO--Panitia penyelenggara harus siap lembur menyelesaikan semua persiapan. Tujuannya supaya Solo International Ethnic Music (SIEM )bisa tetap digelar sesuai jadwal. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Solo, Paulus Haryoto.

    “SIEM jangan sampai mundur dari jadwal. Ketimbang sampai mundur panitia harus siap bekerja lembur,” katanya saat ditemui wartawan di Gedung Dewan, Rabu (20/6/2012).

    Paulus yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan mengatakan SIEM sudah menjadi ikon kuat tahunan Kota Bengawan. Mengenai tempat pengganti menurutnya banyak pilihan yang bisa menjadi alternatif. Salah satunya Alun-alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta. “Kan bisa disetting dengan dipusatkan di pohon Ringin Kurung. Saya kira untuk tempat pengganti juga tidak ada masalah,” imbuhnya.

    Paulus menilai setidaknya ada tiga tempat yang bisa jadi alternatif tempat pengganti penyelenggaraan SIEM. Ketiga tempat ini yakni Alun-alun Utara dan Selatan Keraton Kasunanan Surakarta, Taman Sriwedari atau Benteng Vastenburg. Pernyataan senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Solo, M Rodhi. Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sebagai alternatif pilihan SIEM bisa digelar kembali di Benteng Vastenburg. Yang jelas, dia menegaskan, tidak tepat bila SIEM digelar di Taman Balekambang.


    Berita Rabu, 20/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari
  • ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun
  • SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang
  • KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori
  • TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop
  • NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari

    Harian Kota Solo - NASIB VASTENBURG Tinggal Menghitung Hari

    SOLO–Investigasi Benteng Vastenburg oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) hingga kini belum membuahkan sebuah kesimpulan akhir. Di sisi lain, nasib benteng peninggalan Belanda tersebut tinggal menghitung hari lagi menyusul berakhirnya hak guna bangunan (HGB).

    “Kami masih mengumpulkan data dan mengkaji. Kami belum sampai pada kesimpulan,” kata Jaka Susila Wahyuana, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)-Jawa Tengah (Jateng) kepada Solopos.com, Rabu (20/6/2012).

    Jaka menjelaskan, kajian Ombudsman RI atas Vastenburg akan menitikberatkan pada proses tukar guling tanah Vastenburg serta fungsi pengawasan Pemkot Solo. Hasil dari kajian itulah yang nantinya akan dijadikan rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. “Untuk mencapai tahapan final, kami harus berkoordinasi dengan ombudsman pusat. Dan hasil rekomendasi dari Ombudsman RI wajib dilaksanakan,” terangnya.

    Jaka menegaskan, pihak yang memiliki wewenang untuk memperpanjang atau menghentikan hak guna bangunan (HGB) memang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Meski demikian, dalam urusan Benteng Vastenburg, BPN juga diminta tak memandangnya sema-mata dari aspek sertifikat tanah an sich.

    “BPN harus melihat Vastenburg dari kacamata undang-undang cagar budaya serta aspirasi masyarakat. Bukan semata aspek legal sertifikat tanah,” paparnya.

    Selain itu, Jaka mengingatkan agar BPN segera merespon surat yang dilayangkan pegiat Komunitas Peduli Cagar Budaya Nusantara (KPCBN). Ikhwal menjawab surat tersebut, kata Jaka, adalah bagian dari pelayanan yang harus dijalankan BPN. “Surat itu harus dijawab BPN. Itu bagian dari pelayanan,” paparnya.

    Presidium KPCBN, Agus Anwari menambahkan KPCBN tetap memegang pada dua landasan hukum yang ada. Antara lain SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 57/ 2010 tentang penetapan Vastenburg sebagai cagar budaya nasional. Kedua, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Solo yang secara tegas menyebutkan bahwa Benteng Vastenburg dan sekitarnya masuk kawasan cagar budaya. “Kami sudah melayangkan surat ke BPN Pusat, kepada DPR RI, dan juga minta dukungan ke berbagai pihak,” tegasnya. Sikap KPCBN, kata Anwari, tetap seperti semula, yakni menolak perpanjangan HGB Vastenburg. Jika HGB tersebut tetap diperpanjang, pihaknya siap menempuh jalur hukum.


    Berita Kamis, 21/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun
  • SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang
  • KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori
  • TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop
  • DESAIN BARU Galabo Disetujui DPRD
  • ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun

    Harian Kota Solo - ANGKA PERCERAIAN di Solo Turun

    SOLO–Meningkatnya jumlah pernikahan menjelang Ramadan, rupanya berbalik arah dengan jumlah kasus perceraian di Kota Solo. Data dari Pengadilan Agama (PA) Kota Solo menyebutkan, jumlah kasus perceraian dalam beberapa bulan terakhir ini cederung turun dibandingkan kasus perceraian beberapa bulan sebelumnya.

    Panitera Muda Hukum PA Solo, Wassalam, menyebutkan angka perceraian terhitung Maret, April, Mei tahun ini mencapai 225 kasus. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan kasus perceraian pada tiga bulan sebelumnya yang mencapai 246 kasus. “Rata-rata setiap bulan mencapai 70-an kasus perceraian. Namun, tiga bulan terakhir ini cedenrung turun dibandingkan beberapa bulan sebelumnya,” paparnya kepada Solopos.com, Kamis (21/6/2012).

    Menurut Wassalam, kasus perceraian di Kota Solo rata-rata masih didominasi oleh gugatan istri. Dengan kata lain, yang meminta cerai paling banyak ialah pihak istri. Ada sejumlah faktor yang memicu gugatan cerai tersebut. Menurut catatan PA Solo, faktor ketidakharmonisan dan ketidakpuasan istri kepada suaminya menempati urutan kedua setelah faktor suami tak bertanggungjawab.

    Terpisah, Lurah Sangkrah Pasar Kliwon, Mahendra Nugrahadi, menyebutkan bahwa jumlah warganya yang meminta formulir data untuk perlengkapan administrasi nikah beberapa bulan terakhir ini naik sekitar 40%. Naiknya angka itu sudah menjadi tren setiap kali menjelang Ramadan dan setelah Ramadan. “Rata-rata, sebulan ada 8-10 calon pasangan yang meminta formulir diri N1-N4,” terangnya.


    Berita Kamis, 21/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang
  • KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori
  • TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop
  • DESAIN BARU Galabo Disetujui DPRD
  • TEDJOWULAN Bakal Legalisisasi Gelar Kebangsawanan
  • SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang

    Harian Kota Solo - SIEM Tetap Digelar di Taman Balekambang

    SOLO –Meski mendapat pertentangan dari berbagai pihak, namun panitia Solo International Ethnic Music (SIEM) 2012 menyatakan gelaran tersebut tetap digelar di Taman Balekambang.

    Hal itu diungkapkan Public Relations SIEM 2012, Annisaa Fitri, saat dihubungi Solopos.com, Minggu (17/6/2012). “Persiapan kami sudah 80% tinggal pemasangan berbagai peralatan menjelang hari H mendatang,” ungkapnya.

    Annisaa menegaskan pihaknya telah menyelesaikan berbagai perizinan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. “Sebelumnya, kami sudah menyelesaikan perizinan dengan berbagai pihak dan sudah fix semua. Sehingga untuk acara ini tidak ada perubahan lagi,” tegasnya.

    Selain itu, lanjut Annisaa, delegasi dari luar negeri juga sudah menyatakan kesanggupan mereka untuk memeriahkan acara musik berskala internasional tersebut. “Para delegasi menyatakan minatnya yang besar dengan SIEM digelar di Balekambang. Mereka juga sudah menghubungi duta besar masing-masing untuk menyatakan datang ke Solo pada helatan tersebut,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Annisaa menjelaskan untuk menjaga kebersihan di Taman Balekambang selama event tersebut digelar pihaknya sudah mempersiapkan 70-100 volunteer untuk membersihkan taman setiap harinya.  Bahkan, dua hari sebelum acara digelar para volunteer sudah melakukan bersih-bersih Taman Balekambang. “Mereka sudah komitmen untuk menjaga kebersihan Taman Balekambang sampai acara selesai,” ujarnya.

    Annisaa menjelaskan panitia menjamin rumput atau tanaman berukuran kecil yang ada di sektiar taman tidak bakal rusak. “Kami sudah memperkirakan hal tersebut. Nantinya kami akan membuat barikade. Penonton yang masuk ke tempat acara akan melewati barikade yang ada melalui jalan berupa paving,” tukasnya.


    Berita Minggu, 17/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori
  • TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop
  • DESAIN BARU Galabo Disetujui DPRD
  • TEDJOWULAN Bakal Legalisisasi Gelar Kebangsawanan
  • JUMENENGAN: Tunggu Tedjowulan, Hangabehi Belum ke Sasano Sewoko
  • KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori

    Harian Kota Solo - KHATAMAN: Ribuan Orang Hadiri Khataman Sahih Bukhori

    SOLO--Sekitar 5.000 orang menhadiri Khataman Sahih Bukhri di Masjid Riyadh, Solo, Senin (18/6/2012).

    Khataman tersebut dilaksanakan tiap tahun pada Senin akhir di bulan Rajab. Sementara Habib Alwi bin Ali Al Habsyi dalam tausiahnya di acara tersebut menyampaikan saat ini banyak orang hanya mengejar titel dan mengabaikan pendidikan agama. Terkait hal itu ia pun mrnyampaikan imbauannya. “Dekatkankah anak-anak dengan Allah dan Rasul-Nya. Kenalkanlah kepada mereka tentang agama,” tuturnya.

    Berdasar pantauan Solopos.com, acara yang dimulai pukul 10.00 WIB itu berakhir pada pukul 13.00 WIB.


    Berita Senin, 18/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop
  • DESAIN BARU Galabo Disetujui DPRD
  • TEDJOWULAN Bakal Legalisisasi Gelar Kebangsawanan
  • JUMENENGAN: Tunggu Tedjowulan, Hangabehi Belum ke Sasano Sewoko
  • SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota
  • TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop

    Harian Kota Solo - TAMAN BALEKAMBANG: Komisi III Desak Iuran Sukarela Di Balekambang Distop

    SOLO-Komisi III DPRD Kota Solo meminta iuran sukarela dari pengunjung yang diberlakukan di Taman Reptil Taman Balekambang segera dihentikan. Hal itu mempertimbangkan belum adanya payung hukum yang jelas terkait iuran tersebut.

    Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto, mengemukakan pihaknya sudah pernah memperingatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) agar menghentikan iuran sukarela di Taman Reptil, mengingat dinas itu belum memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan iuran dari masyarakat atau pengunjung taman tersebut.

    ”Saat mengundang jajaran Disbudpar untuk membahas laporan perolehan pendapatan di dinas tersebut, kami sudah memperingatkan agar iuran sukarela yang diberlakukan di Taman Reptil itu dihentikan sampai ada payung hukum yang jelas,” tegas Honda, saat ditemui wartawan belum lama ini.

    Terpisah, Senin (18/6/2012), anggota Komisi III, Muhammad Al Amin menyampaikan hal senada. Menurut Amin, jika iuran itu benar-benar bersifat sukarela, seharusnya tidak ada patokan bagi pengunjung harus membayar iuran tersebut.

    ”Sebab di sana (Taman Reptil-red) ditulis iuran sukarela Rp5.000. Padahal seharusnya iuran sukarela ya sifatnya sukarela, tidak memaksa. Apalagi masyarakat awam tentu tidak mengetahui bagaimana pengelolaan dana tersebut, terlebih juga belum ada payung hukumnya. Jadi kami berharap itu dihentikan saja. Jangan kemudian UPTD membiarkan, kecuali jika sudah ada regulasi yang jelas,” tegas Amin.

    Ditemui terpisah di Taman Balekambang, UPTD Kawasan Wisata Disbudpar Kota Solo, Endang Sri Murniyati menegaskan tidak ada lagi penarikan iuran sukarela di Taman Reptil. Sebagai gantinya, pengelola taman itu menyediakan pakan yang dijual kepada pengunjung agar bisa memberi makan hewan-hewan yang dititipkan di taman tersebut.  ” Namun itu juga terserah kepada pengunjung, boleh membeli pakan, boleh tidak,” kata Endang.

    Sementara menurut Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno yang siang itu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Taman Balekambang, mengaku penarikan iuran sukarela oleh pengelola Taman Reptil sebenarnya bisa dipahami. Apalagi adanya iuran itu demi keberlangsungan hidup hewan-hewan di taman itu. Meskipun dari sisi hukum, Pemkot belum memiliki landasan yang jelas. Untuk itu pihaknya mendesak Pemkot segera mengurus memorandum of understanding (MoU) tentang pengelolaan Taman Reptil.


    Berita Senin, 18/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • JUMENENGAN: Tunggu Tedjowulan, Hangabehi Belum ke Sasano Sewoko
  • SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota
  • JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • DESAIN BARU Galabo Disetujui DPRD

    Harian Kota Solo - DESAIN BARU Galabo Disetujui DPRD

    SOLO-–Jajaran Komisi III DPRD Kota Solo akhirnya menyetujui desain terbaru penataan kawasan Gladag Langen Bogan (Galabo). Hal itu setelah Pemerintah Kota (Pemkot) memaparkan desain tersebut di ruang Komisi III DPRD, Selasa (19/6/2012). Tim Pemkot terdiri atas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solo, Anung Indro Susanto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Supartono, Kepala UPTD Kuliner, Agus Siswuryanto, didampingi konsultan teknik, Baroto.

    Dalam desain tersebut, dipastikan semua selter pedagang dan kursi pengunjung akan dilengkapi atap berupa kanopi yang dipasang dengan sistem sliding atau geser manual. Lebar kanopi tersebut 5 meter dengan ketinggian 3 meter. Pembahasan rencana perombakan total pusat kuliner malam itu sempat berlangsung alot. Salah satunya karena Pemkot berencana memasang dua unit parasol (payung berukuran besar-red) dengan ketinggian 10 meter dan lebar sekitar 12 meter, di antara 57 selter pedagang di kawasan.

    Namun rencana pemasangan dua unit parasol itu ditolak Komisi III. Komisi III menilai pemasangan parasol yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 jut/unitnya itu bukanlah prioritas, melainkan hanya pendukung. Sementara yang saat ini mendesak adalah pembenahan terhadap selter pedagang dan kursi pengunjung.

    “Kami berharap pembenahan selter-selter pedagang dulu yang diprioritaskan, karena pemasangan parasol ini menurut kami hanya sebagai pendukung,” kata Ketua Komisi III DPRD, Honda Hendarto yang diamini sejumlah anggota Komisi III yang hadir dalam rapat tersebut.

    Akhirnya disepakati dalam rapat tersebut dua unit parasol tidak jadi dipasang. Komisi III meminta anggaran senilai Rp2,27 miliar yang telah disiapkan di APBD 2012 dapat digunakan untuk merehab kawasan itu, termasuk pembenahan sekitar 38 selter pedagang. Sementara kekurangannya, termasuk untuk membenahi 19 selter pedagang lainnya, dapat diajukan di APBD Perubahan (APBD-P). Diharapkan perombakan Galabo tersebut terselesaikan akhir tahun 2012.


    Berita Selasa, 19/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota
  • JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa
  • TEDJOWULAN Bakal Legalisisasi Gelar Kebangsawanan

    Harian Kota Solo - TEDJOWULAN Bakal Legalisisasi Gelar Kebangsawanan

    SOLO–Mahapatih KGPH-PA Tedjowulan bakal melegalisasi massal atas ijazah gelar kebangsawanan yang telah ia berikan semasa menjabat sebagai PB XIII.

    Langkah tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan gelar serta mengantisipasi adanya kekecewaan para abdi dalem yang telanjur menerima gelar dari PB XIII Tedjowulan. “Kami akan legalisir ulang ijazah gelar kebangsawanan yang pernah diberikan semasa PB XIII Tedjowuolan,” kata pejabat Humas Dwitunggal PB XIII Hangabehi dan KGPH-PA Tedjowulan kepada Solopos.com, Senin (18/6/2012).

    Pria yang akrab disapa Mas Nino ini menegaskan, pascabersatunya raja kembar, semua urusan surat menyurat harus melalui keduanya. Dengan kata lain, semua gelar kehormatan yang telah beredar di masyarat luas akan dilegalisisasi ulang.

    “Kami akan mengumumkan kepada para abdi dalem. Gelar yang sudah diberikan tetap seperti apa adanya itu. Namun, akan kami legalisasi lagi dengan versi dwitunggal,” terangnya.

    Begitu pun dengan gelar yang telah diberikan kepada PB XIII Hangabehi juga bakal menerima legalisasi versi Dwitunggal. Nino menegaskan, kepemimpinan Dwitunggal juga akan membentuk lembaga hukum untuk mengawasi dan memproses adanya praktek jual beli jabatan ilegal. Lembaga tersebut bukan semata legal dan tercatat di notaris, namun juga legal secara kelembagaan Keraton. “Dengan kata lain, juga harus sepengetahuan raja,” paparnya.

    Senada dengan pelaksana harian Ndalem Sasana Purnama Badran, KPH Sosronagoro yang menjelaskan bahwa persoalan gelar kehormatan yang telah diberikan oleh PB XIII Tedjowuolan tak akan jadi masalah. Sebab, ke depannya gelar kehormatan akan menjadi satu di dalam keraton. “Justru mereka senang karena dua kekuatan, yakni gabungan pengikut Gusti Tedjowulan dan Sinuhun Hangabehi telah bersatu,” paparnya.

    Selain itu, imbuh Sosro, para abdi dalem dari keduanya juga akan menerima gelar lagi dari Dwitunggal. Bahkan, tanpa diminta pun, para abdi dalem juga akan menerima gelar kebangsawanan dari Keraton. “Ke depannya, sudah tak lagi ada wisuda di Dalem Badran, karena sudah menyatu di dalam keraton,” terangnya.


    Berita Senin, 18/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • JUMENENGAN: Tunggu Tedjowulan, Hangabehi Belum ke Sasano Sewoko
  • SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota
  • JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • JUMENENGAN: Tunggu Tedjowulan, Hangabehi Belum ke Sasano Sewoko

    Harian Kota Solo - JUMENENGAN: Tunggu Tedjowulan, Hangabehi Belum ke Sasano Sewoko

    SOLO–Paku Buwono XIII, Hangabehi hingga sekitar pukul 09.00 WIB belum beranjak dari kediamannya menuju singasana di Sasono Sewoko, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk menghadiri Tingalan Jumenengan, Jumat (15/6/2012).

    Hangabehi memilih menunggu hingga KGPH Panembahan Agung Tedjowulan diperbolehkan masuk ke dalam keraton untuk memulai acara itu.

    Hal itu seperti diungkapkan juru bicara Tedjowulan, KGPH Suryo Wicaksono kepada Solopos.com, di Sasono Mulyo. Sementara dari pantauan di lapangan,  pintu di Kori Kamandungan Keraton hingga sekitar pukul 09.15 WIB masih tertutup.

    Disisi lain tampak kubu Tedjowulan dan Gusti Moeng berkonsentrasi di dua tempat terpisah. Kubu Tedjowulan berkumpul di Sasaono Mulyo sementara kubu Gusti Moeng sebagian berada di dalam keraton dan sebagian lain di Siti Hinggil.


    Berita Jumat, 15/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota
  • JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa
  • SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota

    Harian Kota Solo - SIDAK DPRD: DKP Masih Tunggu Izin Pembongkaran dari Walikota

    SOLO--Kasi Pemeliharaan Pembangunan Pasar DPP Kota Solo, Suhardi mengakui pihaknya sudah berkoordinasi dengan DKP terkait rencana pembongkaran bangunan dan pemindahan pohon-pohon tersebut. Bahkan sudah melayangkan surat secara resmi kepada DKP sejak awal tahun lalai.

    “Tapi menurut keterangan dari DKP memang masih menunggu izin dari Walikota atau Wakil Walikota,” kata Suhardi di sela-sela acara inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Solo di Pasar Depok, Jumat (15/6/2012).

    Menyikapi permasalahan itu, Ketua Komisi III DPRD, Honda Hendarto mendesak agar DKP segera melaksanakan pembongkaran bangunan dan memindahkan pohon-pohon tersebut. Terlebih karena pembangunan Pasar Depok sudah ada perencanaannya sejak tahun 2011 lalu.

    “Seharusnya permasalahan ini tidak perlu terjadi jika perencanaan DKP
    matang,” tegas Honda.


    Berita Jumat, 15/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa
  • MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test
  • JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman

    Harian Kota Solo - JUMENENGAN KERATON: Ratusan Petugas Berjaga di Keraton, Jumenengan Aman

    SOLO–Kelancaran pelaksanaan Tingalan Jumenengan tak terlepas dari peran serta petugas kepolisian. Hal ini terlihat dari kesiagaan ratusan petugas keamanan yang berjaga di kawasan Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta, Jumat (15/6/2012).

    Pantauan Solopos.com, sekitar 400-an petugas yang tersebar di beberapa titik berjaga di lokasi Tingalan Jumenengan di Sasono Sewoko. Selain itu, petugas juga menerjunkan satu unit mobil anti huru hara (Baracuda) dan satu unit mobil Gegana yang disiagakan di kawasan Keraton. Petugas terfokus pada pengamanan di depan pintu utama masuk Keraton (Kamandungan). Bahkan, setiap orang yang melewati kawasan Keraton tak luput dari pengamatan petugas.

    “Petugas kami sebar di enam titik akses masuk Keraton. Penjagaan ini sebagai dukungan terwujudnya keamanan dan kenyamanan saat proses Tingalan Jumenengan ndalem,” papar Kapolresta Solo, Kombes Pol Asjima’in, saat ditemui wartawan, di kawasan Keraton, Jumat.

    Asjima’in mengatakan pengamanan itu melibatkan ratusan personel yang merupakan tim gabungan TNI dan Polri. Rinciannya, sebanyak 300-an personel polisi dibantu satuan Brimob Detacemen C Pelopor Polda Jawa Tengah dan satu unit SSK anggota TNI dari Korem 074/ Warastratama, Solo. Sisanya, petugas dari berbagai satuan turut bersiaga. Tim gabungan dilengkapi dengan persenjataan. Kapolresta membantah bahwa ada isu keributan saat Tingalan Jumenengan.

    Sebab, sebelum acara sempat terjadi insiden bersitegang lantaran pintu Kamandungan masih terkunci. “Kondisi sudah aman. Tidak ada keributan. Jangan percaya pada isu-isu negatif lainnya. Pihak sentana sudah berkomunikasi dengan baik,” papar mantan Kapolres Purworejo ini.


    Berita Jumat, 15/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa
  • MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test
  • SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang
  • PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal

    Harian Kota Solo - PASAR DEPOK: Pembangunan Taman Pasar Burung Depok Terganjal

    SOLO-Jajaran Komisi III DPRD Kota Solo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Taman Pasar Burung Depok, Jumat (15/6/2012). Dari sidak tersebut diketahui proses pembangunan pasar burung terbesar di Jateng itu terganjal lantaran ada sebuah bangunan yang belum dibongkar di lahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

    Selain itu ada beberapa jenis pohon yang ditanam di tanah yang sama, juga belum ditebang atau dipindahkan. Lahan DKP tersebut berada pada satu kawasan dengan lokasi pembangunan pasar dan merupakan bagian dari kawasan Taman Pasar Burung Depok.

    Meskipun pembangunan sudah dimulai sekitar sebulan yang lalu, PT Adi Nugroho selaku rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan pasar tersebut belum berani menjamah lahan milik DKP lantaran belum ada izin dari dinas itu, terkait pembongkaran bangunan ataupun pemindahan pepohonan di tanah itu.

    ”Sejauh ini kami baru berani mengerjakan yang ada di lahan DPP saja. Jadi untuk pembongkaran bangunan ataupun pemindahan pohon-pohon yang ada di situ belum kami lakukan,” ungkap Direktur PT Adi Nugroho, Bambang Nusantoro, ketika ditemui wartawan di sela-sela sidak, Jumat.

    Padahal berdasarkan kontrak kerja dengan DPP, Bambang mengatakan tahap pertama pembangunan Taman Pasar Burung Depok itu akan berakhir pada 26 September 2012. Pihaknya mengakui telah beberapa kali menanyakan persoalan itu, baik kepada DPP maupun DKP. Namun hingga kini belum ada kepastian.

    “Saya sudah beberapa kali menanyakan dan berkoordinasi dengan DPP kapan bangunan itu akan dibongkar dan pohon-pohon tersebut akan dipindah. Bahkan sejak awal sudah saya sampaikan agar segera dilaksanakan. Tapi sampai saat ini belum,” katanya.

    Menurut Bambang, jika pembongkaran bangunan dan pemindahan pepohonan itu dapat segera dilakukan, pihaknya optimistis pengerjaan proyek itu dapat terselesaikan tepat waktu.

    Kasi Pemeliharaan dan Pembangunan Pasar DPP Kota Solo, Suhardi, mengakui pihaknya sudah berkoordinasi dengan DKP sehubungan dengan rencana pembangunan Taman Pasar Burung Depok tersebut. Bahkan pihaknya mengaku sudah melayangkan surat resmi kepada DKP pada awal
    tahun lalu, terkait rencana pembongkaran bangunan dan pemindahan pepohonan yang ditanam di lahan itu. Termasuk pula rencana pembongkaran dan pemindahan makam-makam di kawasan itu.

    “Tapi menurut keterangan dari DKP, saat ini untuk pembongkaran bangunan dan penghapusan aset, termasuk pemindahan pepohonan tersebut, masih menunggu izin dari Walikota atau Wakil Walikota,” terang Suhardi.

    Menyikapi permasalahan itu, Ketua Komisi III DPRD, Honda Hendarto mengaku sangat menyesalkan munculnya permasalahan itu. Seharusnya sebelum pembangunan pasar itu dimulai, menurut Honda, DKP sudah melakukan pembongkaran bangunan dan pemindahan pepohonan di lahan itu.

    ”Seharusnya sebelum pembangunan itu dimulai sudah clear semua. Apalagi untuk pembangunan Taman Pasar Burung Depok ini kan perencanaannya sudah di 2011? Anggaran untuk pembongkaran bangunan dan pemindahan pepohonan juga sudah ada di APBD 2012? Tapi ternyata justru proyek sudah berjalan, masih ada hambatan seperti ini,” kata Honda.


    Berita Jumat, 15/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa
  • MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test
  • SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang
  • DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas
  • WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia

    Harian Kota Solo - WALIKOTA JOKOWI Rayu Air Asia

    Berita Sabtu, 16/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa
  • MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test
  • SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang
  • DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas
  • SARIPETOJO: Konsep Pembangunan Hotel Akan Dipantau Ketat
  • ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa

    Harian Kota Solo - ESEMKA: 17 Agustus, Esemka Bakal Dideklarasikan Sebagai Mobil Karya Anak Bangsa

    SOLO–Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2012 mendatang, ditarget dapat menjadi momentum pendeklarasian mobil Esemka sebagai mobil karya anak bangsa.

    Hal itu ditegaskan Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, saat ditemui seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-66 Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Stadion Maladi, Sabtu (16/6/2012).

    “Saya target, tanggal 17 Agustus nanti, sudah dideklarasikan. Saya, Pak Wali (Walikota Solo, Joko Widodo-red) dan Pak Sekda (Sekretaris Daerah, Budi Suharto-red) pakai Esemka,” kata Rudy, sapaan akrabnya.

    Rudy mengakui optimistis kali ini, mobil Esemka yang saat ini masih berada di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP), Tangerang, bakal lulus uji emisi. Hal itu menurut Rudy, berdasarkan grafik hasil prauji emisi yang dijalani mobil Esemka beberapa waktu lalu, yang dinilai cukup menggembirakan.

    Walaupun saat pra-uji emisi tersebut, mobil Esemka masih menggunakan body hand made seberat 2,4 ton, sehingga tetap berpengaruh terhadap tingginya emisi gas buang. Bobot bodi mobil yang cukup berat itulah yang menjadi salah satu catatan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang mendampingi produksi mobil Esemka juga merekomendasikan pengurangan bobot mobil berjenis Sport Utility Vehicle (SUV) tersebut.

    ”Kemarin dengan bobot 2,4 ton, sudah dicoba untuk dinaikkan CO-nya satu koma sekian, HC-NOX-nya juga sudah bisa mencapai batas limit. Artinya jika bobot bodi mobil diperingan, dengan menaikkan CO-nya, tentunya HC-NOX-nya juga akan lebih kecil dari itu,” terang Rudy.

    Menyiasati permasalahan berat bobot bodi mobil tersebut, Rudy mangatakan PT Solo Manufaktur Kreasi (PT SMK) telah menyiapkan body mobil full press dengan bobot yang jauh lebih ringan untuk dipasang saat mobil Esemka menjalani uji emisi. Dikatakannya, bobot mobil dengan body full press tersebut hanya sekitar 1,2 ton. “Jadi kalau bobot bodi mobil lebih ringan, diharapkan emisi gas buang yang dihasilkan juga bisa lebih ditekan,” imbuh dia.


    Berita Minggu, 17/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test
  • SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang
  • DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas
  • SARIPETOJO: Konsep Pembangunan Hotel Akan Dipantau Ketat
  • SIEM 2012: Dewan Kawal Penyelenggaraan SIEM 2012 Jika di Balekambang
  • MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test

    Harian Kota Solo - MOBIL ESEMKA: 18 Juni Esemka Jalani Free Test

    SOLO--Mobil Esemka Rajawali akan menjalani free test atau ujian percobaan pada Senin (18/6/2012).

    Penjelasan itu disampaikan Direktur Pelayanan dan Pengembangan Solo Techno Park (STP), Gampang Sarwono saat dihubungi Solopos.com, Senin (11/6/2012).

    Menurut dia sebenarnya Esemka sudah bisa menjalani tes percobaan atau trial pada Sabtu  dan Minggu (16-17/6/2012). “Kemungkinan hari Senin untuk pra test dulu untuk evaluasi data awal,” katanya.

    Gampang menjelaskan materi trial test sama persis dengan uji emisi sesungguhnya. Esemka akan diperiksa kadar kandungan racun dalam gas buangnya. Dia berharap Esemka bisa lolos tes uji coba sehingga bisa langsung dipersiapkan untuk uji emisi sebenarnya.

    “Seperti murid sekolah yang mau ujian kan ada free test juga. Bila hasilnya bagus, Esemka bisa langsung uji emisi. Tapi bila belum bagus kami bisa minta waktu untuk perbaikan,” imbuhnya.

    Setidaknya dua teknisi dari PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) telah disiapkan mendampingi Esemka selama tes percobaan. Gampang  optimistis kondisi Esemka tetap prima kendati cukup lama diparkir di area parkir Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP) di Serpong, Tangerang.


    Berita Senin, 11/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang
  • DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas
  • SARIPETOJO: Konsep Pembangunan Hotel Akan Dipantau Ketat
  • SIEM 2012: Dewan Kawal Penyelenggaraan SIEM 2012 Jika di Balekambang
  • KATEGORI RISTI: Berisiko, 1.022 Ibu Hamil Berada dalam Pengawasan
  • SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang

    Harian Kota Solo - SIEM: Walikota Keberatan Lokasi Dipindah dari Balekambang
    SOLO â€" Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) menilai pemindahan lokasi penyelenggaraan Solo International Ethnic and Contemporary Music (SIEM) dari Taman Balekambang dalam waktu tak sampai sebulan dari hari H hampir mustahil dilakukan.

    Kepada wartawan di Balaikota Solo, Selasa (12/6/2012), Jokowi mengatakan SIEM merupakan event tingkat internasional yang terkonsep secara matang sejak jauh-jauh hari. Sejak awal, acara itu dipromosikan akan digelar di Balekambang. “Yang paling berat, itu sudah dipromosikan sampai ke luar negeri, bahwa SIEM tahun ini akan digelar di Balekambang. Kalau dipindahkan sekarang, berarti harus mengulang semua promosi itu. Lagipula, SIEM ini kan tematis. Penentuan tempat penyelenggaraannya pun sudah disesuaikan dengan temanya,” jelas Jokowi.

    Kendati demikian, saat ditanya apakah hal itu berarti lokasi penyelenggaraan SIEM tak akan dipindah, Jokowi mengaku belum tahu. Hal itu masih akan dibicarakan lagi. Satu hal yang ditekankan Jokowi, sebenarnya penyelenggaraan SIEM di Balekambang akan bagus untuk mengedukasi masyarakat. “Masyarakat harus mulai dididik bahwa ketika masuk ke kawasan konservasi ya jangan menginjak-injak tanaman, dan sebagainya,” ujarnya.

    Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Solo, Widdi Srihanto mengatakan sebenarnya sebelum SIEM disetujui digelar di Balekambang, pihaknya sudah meminta panitia pelaksana membuat surat pernyataan bermaterai bahwa segala kerusakan yang terjadi akibat penyelenggaraan acara itu akan ditanggung oleh panitia. Pihaknya pun siap menggelar audiensi dengan berbagai kalangan masyarakat untuk memberi penjelasan.

    “Hari ini kami juga sudah mengundang rapat sejumlah pihak, antara lain dari pusat kesehatan hewan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk menghimpun masukan dari mereka,” jelas Widdi. Sepakat dengan Jokowi, Widdi juga mengatakan penyelenggaraan acara itu di Balekambang juga akan bagus untuk pembelajaran bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat akan lebih memperhatikan lingkungan.

    “Panitia pelaksana nanti juga menyediakan 7.000 kursi sehingga penonton diharapkan tidak akan berkeliaran dan menginjak-injak tanaman atau mengganggu hewan, melainkan duduk rapi di kursi yang disediakan. Ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat,” terang Widdi.


    Berita Selasa, 12/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas
  • SARIPETOJO: Konsep Pembangunan Hotel Akan Dipantau Ketat
  • SIEM 2012: Dewan Kawal Penyelenggaraan SIEM 2012 Jika di Balekambang
  • KATEGORI RISTI: Berisiko, 1.022 Ibu Hamil Berada dalam Pengawasan
  • KONFLIK KERATON SOLO: Tedjowulan Sampaikan Surat Permohonan Maaf Lewat Pemkot dan Muspida
  • DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas

    Harian Kota Solo - DEWAN ADAT: Status Lembaga Dewan Adat Adalah Ormas

    SOLO–Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta mulai dipertanyakan wewenangnya di lingkungan Keraton oleh kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) Solo. Sebab, lembaga yang diketuai GKR Moertiyah tersebut hanya tercatat sebagai ormas di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Solo.

    Koordinator Ormas Jayabaya, Sarjono Lelono mengaku baru mengetahui status Lembaga Dewan Adat sebagai ormas setelah mengecek di Kantor Kesbangpolinmas Solo. Ormas tersebut, kata Sarjono, mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kantor Kesbangpolinmas No 220/ 151/ II/ 2011 sejak Februari 2011 lalu.

    “Sebagai ormas, Lembaga Dewan Adat kok bisa mengatur seluruh isi Keraton apalagi mengatur raja. Padahal, Keraton itu diatur dalam Kepres No 23/ 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta,” paparnya kepada wartawan, Selasa (12/6/2012).

    Sarjono juga menunjukkan SKT Lembaga Dewan Adat serta lampiran AD/ ART. Dalam SKT tersebut tertera sejumlah pengurus Lembaga Dewan Adat. Mereka antara lain Gray Koes Isbandiyah sebagai Sekretaris, Gray Koes Supiah sebagai Wakil Ketua, dan GKR Ayu Koes Indriyah sebagai Bendahara.

    Tak Berwenang Atur Keraton

    Sebagai ormas, kata Sarjono, Lembaga Dewan Adat mestinya memiliki posisi yang sama dengan ormas-ormas lainnya di Kota Solo. Selain tak memiliki wewenang mengatur Keraton, Ormas Lembaga Dewan Adat juga tak bisa memakai dana Keraton untuk kepentingan ormas. “Ormas itu diatur dalam Permendagri No 5/ 1986. Ia tak bisa seenaknya memakai dana Keraton untuk kepentingan 0rmas,” paparnya.

    Jika hal itu diperbolehkan, katanya, maka hal itu sama saja dengan menabrak aturan yang telah ada di bangsa ini. Dan parahnya lagi, kata dia, ormas-ormas lainnya juga bisa ikut berebut dana Keraton, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. “Selama ini, kan mereka memakai dana untuk Keraton. Padahal, mengacu pada Kepres, mestinya dana itu yang mengatur adalah raja Keraton, bukan ormas,” paparnya.

    Terpisah, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Solo, Suharso menjelaskan bahwa keberadaan ormas diatur dalam Permendagri No 5/ 1986. Sebuah ormas akan dibekukan jika terbukti melanggar ketentuan Permendagri atau meresahkan masyarakat.

    Ditanya soal keberadaan Lembaga Dewan Adat Keraton, Suharso menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pengurus ormas itu. “Harus dijelaskan, ormasnya tingkat lokal, provinsi, atau Nasional,” paparnya.


    Berita Selasa, 12/6/2012 - sumber: Solopos

    Berita Lainnya:
  • SARIPETOJO: Konsep Pembangunan Hotel Akan Dipantau Ketat
  • SIEM 2012: Dewan Kawal Penyelenggaraan SIEM 2012 Jika di Balekambang
  • KATEGORI RISTI: Berisiko, 1.022 Ibu Hamil Berada dalam Pengawasan
  • KONFLIK KERATON SOLO: Tedjowulan Sampaikan Surat Permohonan Maaf Lewat Pemkot dan Muspida
  • PEMBEBASAN LAHAN TOL: Lebih Cepat Lebih Baik