SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) kembali mengajukan permohonan permit atau persetujuan kepada DPRD untuk pelepasan bangunan Balai Peristirahatan Maliyawan yang berlokasi di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar.
Pelepasan itu akan diikuti dengan penghapusan aset milik Pemkot yang berdiri di tanah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng itu. Ketua DPRD Kota Solo, YF Sukasno, mengemukakan permohonan permit pelepasan telah diajukan kepada DPRD belum lama ini. Hal itu akan ditindaklanjuti dengan menyusun agenda yang bakal dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD mendatang.
Sukasno mengakui permit tersebut merupakan kali ketiga yang diajukan Pemkot. Surat permit pertama dan kedua ditolak lantaran Pemkot saat itu belum bisa menunjukkan aset bangunan itu di neraca aset Pemkot. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat, bangunan Maliyawan akhirnya dicatat masuk dalam neraca aset Pemkot.
Namun Sukasno menegaskan terhadap permohonan permit tersebut, pihaknya tidak bisa serta merta menyetujui meskipun sebagai Pimpinan DPRD, pihaknya memiliki kewenangan tentang permit.
â€DPRD itu kan punya dua keputusan, bisa dengan kewenangan Pimpinan DPRD, artinya jajaran Pimpinan Dewan bisa langsung menyetujui permit itu. Namun ada pula keputusan secara lembaga, artinya harus disetujui oleh semua anggota DPRD. Nah terkait pelepasan Maliyawan, menurut saya, perlu dibahas dengan seluruh anggota DPRD. Apa nanti keputusannya, ya melalui proses pembahasan,†terangnya kepada wartawan di Gedung DPRD Solo, Kamis (5/7/2012).
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto saat dimintai tanggapan menyatakan pihaknya konsisten tidak sepakat dengan Pemkot untuk melepas bangunan Maliyawan. Supriyanto menegaskan Pemkot diharapkan tetap mengupayakan agar tanah Pemprov Jateng dapat dihibahkan kepada Pemkot.
Berita Kamis, 05/7/2012 - sumber: Solopos
Berita Lainnya:
